PEMKOT SERIUSI 20% LUASAN RTH PUBLIK


Adanya perbedaan kriteria terhadap implikasi UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) antara Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pekerjaan Umum, menyebabkan luasan RTH Kota Probolinggo yang semula berada di level 14 %, merosot jauh menjadi 4 % saja. Tentu saja, hal ini menjadi bahasan yang serius bagi Pemkot Probolinggo, antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat. Bertempat di ruang transit walikota, awal April (1/1) lalu, sekitar pukul 13.00 WIB, Walikota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori bersama ketiga SKPD tersebut mengadakan pertemuan untuk secara serius membahas mengenai hal ini.

Perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan luasan RTH publik yang seharusnya sudah 14 %, kini hanya diakui 4 % saja,” terang Asep Suprapto Lelono, Kabid Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Kelistrikan di BLH Kota Probolinggo saat ditemui Link-Go di ruang kerjanya, Rabu (7/5) lalu.

Seperti diketahui, UU No. 26/2007 mengamanatkan luasan RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10% dari luasan wilayah kota/kabupaten. Namun Kementrian Dalam Negeri menghitung jumlah minimal luasan RTH berdasarkan Permendagri No. 1/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTH-KP) sedang Kementrian Pekerjaan Umum mendasarkannya pada Permen PU No. 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dimana luasan sawah aset kota (green belt) yang tidak disertakan dalam penghitungan luasan RTH versi Permen PU, menjadi titik pangkal permasalahan tersebut.

“Kalau yang RTH Privat ini kami tidak khawatir. Lebih dari 10% kalau punya warga,” lanjut pria yang berdinas di BLH sejak Maret 2012 ini.

Ketika ditanya soal upaya BLH untuk meningkatkan luasan RTH Publik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, Asep menjelaskan bahwa setihap tahun Pemkot bakal meningkatkan jumlah luasan RTH senilai 0,5 % .

“Jadi kalau sekarang 4 %, maka pada akhir atau goal pelaksanaan RPJMD 2015-2019, sudah seluas 6,5%,” jungkap pria kelahiran Lumajang, 24 September 1969 ini.

Dari data yang dikeluarkan Bappeda, besaran RTH Publik Kota Probolinggo saat ini senilai 770,48 Ha., jumlah itu termasuk besaran green belt seluas 282,58 Ha. Dari jumlah itu, yang menjadi tangung jawab BLH masih 69,4 Ha., yang meliputi: TWSL (Taman Wisata Studi Lingkungan), taman kota, taman batas kota, taman median, tamanisasi dan jalur hijau.

“Upaya perluasan RTH itu sejatinya sudah dimulai sejak dua tahun lalu. Di 2012, kami membangun kawas RTH Maramis Timur. Disusul setahun kemudian RTH Maramis Barat seluas 5000 m2. Dan di tahun ini rencana pengembangan RTH Citarum (yang akan disahkan sebagai Taman Pintar Citarum, red.) seluas 2800 m2. Dan RTH Semeru di Jl. Semeru Triwung Kidul, 5000 m2,” papar Asep. (tby)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: