DISPERTA GELAR WORKSHOP KETAHANAN PANGAN



Selasa kemarin (25/10), bertempat di gedung Shaba Bina Praja, Kantor Walikota Probolinggo tengah berlangsung kegiatan Workshop Penanganan Daerah Rawan Pangan oleh Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai daerah rawan pangan sekaligus juga membangun Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang sejak tahun 2007 keberadaannya di Kota Probolinggo boleh dikatakan vakum, sebagai deteksi dini dalam mencegah terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Kegiatan ini juga melibatkan beberapa satker terkait, seperti: Dinas Kesehatan, Bappeda, BPS dan DOLOG Wilayah III Probolinggo, termasuk beberapa perwakilan Pokja dari Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Probolinggo.

Sebagaimana dijelaskan oleh Yudha Sunantya, Kepala Disperta yang sekaligus juga bertindak sebagai pemateri pertama dalam workshop tersebut, bahwasannya rawan pangan adalah suatu kondisi dimana wilayah atau daerah, masyarakat atau rumah tangga, tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam segi jumlah, mutu, keberagaman dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.

“Ini (masalah ketahanan pangan, red.) adalah sebuah cakupan yang cukup luas, sehingga di dalam kesempatan pagi ini kami akan membaginya dalam 3 bidang kajian.” Jelas Yudha.

Kajian mengenai Malasah Rawan Pangan dan Gizi yang disampaikan sendiri oleh Yudha; Penanganan Masalah Gizi pada Daera Rawan Pangan oleh dr. Nurul dari Dinas Kesehatan; dan materi terakhir adalah mengenai Peranan Pokja Pangan dan Gizi dalam Menangani Masalah Kerawanan Pangan dan Gizi di Kota Probolinggo oleh Sulistyorini dari Bappeda Kota Probolinggo.

“Di samping alasan tersebut di atas, kerawanan pangan juga dapat terjadi karena adanya ketidak seimbangan produksi yang disebabakan karena bencana alam seperti banjir yang beberapa waktu yang lalu merusak puluhan hektar sawah di Kota Probolinggo, ketiadakseimbangan pasokan kerana gangguan distribusi, termasuk juga ketergantungan masyarakat terhadap beras. Dalam hal ini berarti program diversifikasi pangan yang dicanangkan pemerintah masih belum mampu mengurangi konsumsi beras karena masih ada image atau anggapan di masyarakat kalau belum makan nasi berarti belum makan.” Terang Yudha, melanjutkan penjelasannya kepada sekitar 70 peserta dan undangan yang hadir, mengenai kendala atau masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan sebagai faktor-faktor penyebab kerawanan pangan di Kota Probolinggo.

Apakah Kota Probolinggo termasuk daerah yang rawan pangan sehingga perlu mengadakan kegiatan Workshop Ketahanan Pangan seperti ini?

Secara terpisah Suara Kota menanyakan hal tersebut kepada Honim, Kabid Ketahanan Pangan.  “Sebenarnya tidak. Kota Probolinggo bukanlah daerah rawan pangan dan tidak termasuk daerah yang rawan pangan. Cuma ketiadaan SKPG ini yang menjadikan Kota Probolinggo mendapat warning, lingkaran merah pada peta ketahanan pangan di propinsi Jatim sebagai daerah yang rawan pangan.” Terang Honim.

“Untuk itulah dengan keterbatasan kelembagaan, tenaga dan juga SDM ini, yang juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang ada ini, kita, Dinas Pertanian merasa perlu untuk kembali menggalakkan atau merevitalisasi SKPG yang semula vakum menjadi aktf kembali. Tujuannya apa? Tujuannya agar Kota Probolinggo di tahun 2012 tidak kembali mendapatkan warning dari provinsi terkait masalah rawan pangan.“ Jelas Honim panjang lebar kepada Suara Kota.

Acara yang ditutup tepat pukul 14.45 WIB tersebut membuahkan beberapa hasil dan rencana tindak lanjut yang terkait dengan masalah SKPG.

Sebagai informasi, SKPG merupakan sistem (alat) penyedia informasi stuasi pangan dan gizi, dimana sistem ini bekerja untuk menghasilkan informasi secara teratur dan berkesinambungan untuk menghasilkan beberapa informasi yang meliputi: produksi pangan, ketersediaan pangan di masyarakat, ketersediaan pangan di keluarga, termasuk juga status gizi dan faktor-faktor terkait yang bertujuan sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengelola program yang bekaitan dengan upaya meningkatkan perbaikan konsumsi makanan dan status gizi masyarakat.

Lebih lanjut Honim berharap, workshop pagi itu dapat semakin meningkatkan peran serta satker terkait dalam memaksimalkan kinerja Pokja Pangan dan Gizi dalam menyiapkan data yang dibutuhkan untuk pelaporan SKPG. Kedepannya, Honim juga berharap bahwa Kota Probolinggo akan memiliki Gografi Information System (GIP), peta tentang kerawanan pangan dan gizi, dan upaya penangannya. (tby)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: